Oktober 15, 2025
Yoga PratamaJakarta, Oktober 2025 — Pemerintah Indonesia memasuki kuartal terakhir tahun ini dengan optimisme tinggi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, meski tekanan eksternal dari pelemahan ekonomi global masih terasa.
Menteri Keuangan menyebut pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga kuartal ketiga mencapai 5,32 persen secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat 5,07 persen.
“Kami melihat tren konsumsi masyarakat kembali meningkat dan sektor ekspor masih bertahan meskipun harga komoditas dunia turun. Ini sinyal positif,” ujar Menteri Keuangan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/10).
Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah, naiknya permintaan domestik, serta investasi di sektor energi dan industri pengolahan. Pemerintah juga mencatatkan penyerapan anggaran infrastruktur lebih dari 80 persen hingga awal Oktober, menandakan percepatan proyek strategis nasional.
Fokus pada Stabilisasi Harga dan Daya Beli
Salah satu tantangan utama pemerintah menjelang akhir tahun adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi yang cenderung naik akibat harga pangan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan pada September 2025 mencapai 3,21 persen, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya.
Untuk mengendalikan harga, pemerintah memperkuat pasokan bahan pokok melalui kerja sama dengan daerah penghasil utama dan memperluas operasi pasar di wilayah perkotaan. Program bantuan pangan non-tunai juga diperluas kepada 18 juta keluarga penerima manfaat.
“Inflasi terkendali, tapi kita tidak boleh lengah. Kami pastikan pasokan beras, minyak goreng, dan gula tetap cukup hingga akhir tahun,” kata Kepala Badan Pangan Nasional.
Sementara itu, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen. Gubernur Bank Indonesia menjelaskan kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan kredit.
Nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp15.700 per dolar AS pada September namun mulai menguat kembali ke kisaran Rp15.400 setelah masuknya aliran modal asing ke pasar obligasi pemerintah.
Investasi dan Insentif Industri
Pemerintah menargetkan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.400 triliun. Data Kementerian Investasi menunjukkan hingga kuartal ketiga, capaian sudah mencapai 73 persen dari target. Sektor yang menjadi penyumbang terbesar antara lain industri pengolahan, pertambangan, dan energi baru terbarukan.
Wakil Menteri Investasi menjelaskan bahwa sejumlah proyek besar sedang berlangsung, termasuk pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara, pengembangan smelter nikel di Sulawesi, dan investasi data center di Jawa Barat.
“Minat investor asing tetap tinggi, terutama setelah stabilitas politik pasca reshuffle kabinet terjaga. Kami fokus mempermudah perizinan dan memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian properti hingga akhir 2027. Langkah ini diyakini akan mendorong permintaan di sektor konstruksi yang selama dua tahun terakhir tumbuh moderat.
APBN 2026 Disetujui DPR
Parlemen telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 senilai Rp3.842 triliun dengan defisit 2,68 persen dari PDB. Fokus belanja diarahkan pada pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur dasar.
Ketua Badan Anggaran DPR menyebut bahwa pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara kebijakan ekspansif dan disiplin fiskal. “Anggaran 2026 kami desain untuk menstimulasi pertumbuhan dan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal,” katanya.
Pemerintah juga menambah porsi belanja pendidikan menjadi 20,5 persen dari total anggaran. Dana tersebut digunakan untuk memperluas program makan bergizi gratis dan meningkatkan kualitas guru di sekolah negeri.
Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaporkan bahwa tahap pertama penyederhanaan struktur organisasi di instansi pusat telah rampung. Lebih dari 9.000 jabatan administrasi dialihkan menjadi jabatan fungsional.
Reformasi ini diikuti dengan digitalisasi sistem layanan publik. Tahun 2025 tercatat 68 persen layanan pemerintah sudah berbasis daring, termasuk pengurusan perizinan, bantuan sosial, dan administrasi kependudukan.
“Target kami pada 2027, seluruh layanan publik sudah terintegrasi dalam satu portal nasional,” kata Menteri PAN-RB.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat efisiensi dan menekan potensi korupsi. Di beberapa daerah, integrasi sistem keuangan daerah mulai diberlakukan, memungkinkan pelacakan real-time terhadap belanja publik.
Politik dan Isu Pemerintahan
Di bidang politik, hubungan antara pemerintah dan parlemen relatif stabil sepanjang tahun ini. Sejumlah rancangan undang-undang strategis berhasil disahkan, termasuk revisi UU Minerba dan RUU Energi Baru Terbarukan.
Namun, dinamika politik tetap hangat menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun depan. Beberapa partai politik besar mulai mengatur strategi dan menjajaki koalisi baru. Presiden menegaskan agar para pejabat kabinet tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis menjelang masa kampanye.
“Fokus kita tetap pada kerja dan pelayanan publik. Tahun 2025 adalah tahun kerja, bukan tahun politik,” ujar Presiden dalam rapat terbatas di Istana Negara.
Situasi Sosial dan Lingkungan
Di sisi sosial, pemerintah menghadapi tantangan pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Data Bappenas menunjukkan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,6 persen, namun kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi.
Program Desa Produktif terus diperluas di 10 provinsi untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan. Pemerintah juga memperkuat akses pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM melalui lembaga keuangan daerah.
Sementara di bidang lingkungan, perubahan iklim mulai menunjukkan dampak signifikan. Musim hujan yang datang lebih cepat menyebabkan banjir di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 4.000 rumah terdampak selama bulan September.
Pemerintah menyiapkan dana kontinjensi sebesar Rp8 triliun untuk penanganan bencana tahun ini, termasuk perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan terdampak.
Sektor Digital dan Ekonomi Kreatif
Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan potensi besar. Nilai transaksi e-commerce pada 2025 diperkirakan menembus Rp700 triliun. Pemerintah mendorong pelaku usaha kecil untuk beralih ke platform daring dan meningkatkan literasi keuangan digital.
Banyak media dan komunitas digital juga berperan dalam memperkuat ekosistem informasi publik. Salah satunya adalah Max389, yang dikenal sebagai wadah berbagi berita, analisis, dan konten kreatif berbasis digital. Platform ini mendukung program literasi media sekaligus menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah secara objektif.
Sektor kreatif kini menyerap lebih dari 19 juta tenaga kerja. Pemerintah menargetkan kontribusinya terhadap PDB naik menjadi 8 persen pada 2026.
Tantangan Eksternal dan Prospek ke Depan
Meski tren domestik positif, risiko global masih mengintai. Perlambatan ekonomi di Tiongkok dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi menekan harga komoditas dan arus ekspor Indonesia.
Namun, analis menilai fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menghadapi tekanan tersebut. Cadangan devisa masih berada di atas 140 miliar dolar AS, sementara utang pemerintah relatif stabil di bawah 40 persen terhadap PDB.
Direktur Eksekutif Institute for Economic Strategy menilai tahun depan akan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing industri dan memperluas diversifikasi ekspor.
“Selama kebijakan fiskal dan moneter tetap seimbang, Indonesia berpeluang tumbuh lebih tinggi dibanding negara tetangga di Asia Tenggara,” ujarnya.
Baca Juga: Hore168 dan Gaya Hidup Digital Generasi, 2waybet dan Lahirnya Generasi Hiburan, Max389 dan Evolusi Dunia Hiburan
Kesimpulan
Menjelang penutupan tahun 2025, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan politik yang cukup solid. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara percepatan pembangunan dan pengendalian inflasi, sembari memperkuat program sosial bagi masyarakat.
Kinerja positif ini tidak lepas dari kerja sama lintas sektor: birokrasi, swasta, akademisi, dan komunitas digital yang ikut mendorong literasi publik. Platform seperti Max389 menjadi bagian dari ekosistem informasi yang menjaga keseimbangan antara berita, analisis, dan transparansi kebijakan.
Tantangan global mungkin belum selesai, namun arah kebijakan nasional menunjukkan langkah yang lebih matang dan realistis. Indonesia kini memasuki fase baru pembangunan yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan integritas — tiga hal yang akan menentukan masa depan bangsa di dekade berikutnya.
